Jayapura - Rencana DPR Papua untuk mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (OTSUS) bersama Pemprov Papua dan pemerintah pusat, mendapat respon dari kalangan mahasiswa. Salah satunya diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Cenderawasih (Uncen) yang meminta agar evaluasi tersebut melibatkan semua masyarakat.
Menurut Ketua BEM FH Uncen, Thomas CH. Syufi, evaluasi tersebut juga harus melibatkan rakyat Papua, sehingga pemerintah pusat bisa mendengar secara langsung mengenai peneilaian dan tanggapan masyrakat terhadap implementasi Otsus di Papua. Thomas mengaku kalangan mahasiswa khususnya BEM FH Uncen agak khawatir apabila evaluasi tersebut hanya melibatkan DPRP dan Pemprov Papua.
"Kita ketahui bersama bahwa OTSUS diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Papua karena ada perjuangan yang panjang dari masyarakat Papua yang meminta merdeka. Jadi OTSUS diberikan kepada masyarakat Papua, bukan kepada Pemprov yang notabene representatif pemeintah pusat di daerah," tegas Thomas didampingi sejumlah badan pengurus BEM FH Uncen dalam jumpa pers di Sekretariat BEM Uncen, Jumat (29/10).
Terkait hal itu, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan OTSUS, maka perlu ada perwakilan masyarakat Papua dalam kegiatan tersebut. Hal ini menurut Thomas sangat penting agar pemerintah pusat bisa mendengarkan secara langsung tanggapan masyarakat di Papua. Bahkan menurutnya penilaian terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan Otsus juga bukan oleh negara lain seperti Amerika Serikat, tetapi masyarakat Papua yang merasakan langsung hal itu. (ben/nat/CEPOS)
0 komentar:
Posting Komentar